Akademisi Unpad Desak Meta Bertanggung Jawab atas Jawaban AI soal Karhutla

Pertanyaan yang Belum Terjawab

Kasus Meta AI yang menyebut Kementerian Komunikasi dan Digital meminta pembatasan konten karhutla masih menyisakan pertanyaan. Meta AI sudah meralat jawabannya, Komdigi sudah membantah, tetapi hingga akhir pekan lalu belum ada penjelasan resmi dari Meta sebagai perusahaan tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Di tengah kekosongan itu, Akademisi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, mengajukan pertanyaan yang sulit diabaikan: jika mesin AI menyebut ada permintaan pembatasan dari pemerintah, di mana buktinya?

"Kalau sebuah mesin menyebut ada permintaan pembatasan konten dari pemerintah, pertanyaannya sederhana, apa buktinya? Mana dokumen atau dasar keputusan yang bisa diverifikasi?" kata Kunto dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 23 Oktober 2026.

Meta AI Bukan Sumber Kebenaran

Kunto menegaskan bahwa jawaban Meta AI tidak dapat diperlakukan sebagai pernyataan resmi Meta. Teknologi AI generatif, katanya, masih memiliki keterbatasan dan sangat mungkin menghasilkan informasi yang keliru.

Fenomena ini dikenal sebagai halusinasi AI: kondisi ketika sistem menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan meskipun tidak didukung fakta yang akurat. Risikonya membesar ketika pengguna menganggap jawaban tersebut sebagai informasi resmi dari perusahaan yang mengembangkannya.

"Meta AI bukan sumber kebenaran yang mutlak dan jawabannya bukan pernyataan resmi dari Meta," ujar Kunto.

Bagi Meta, konsekuensinya jelas. Perusahaan tidak bisa melepaskan tanggung jawab ketika produk AI-nya menghasilkan informasi yang belum terverifikasi, terutama jika informasi itu menyangkut kebijakan pemerintah dan kebebasan berekspresi masyarakat.

Rekam Jejak Kesalahan Moderasi

Kunto tidak berbicara dalam ruang hampa. Ia merujuk pada kasus di Amerika Serikat ketika Meta mengakui kesalahan penangguhan akun Instagram No Kings Coalition, kelompok yang berkaitan dengan demonstrasi menentang pemerintahan Presiden Donald Trump. Wakil Presiden Meta, Andy Stone, menyampaikan permintaan maaf dan akun tersebut dipulihkan.

"Di Amerika Serikat, Meta sendiri sudah mengakui bahwa sistemnya bisa salah sampai menyebabkan akun yang seharusnya tidak diblokir justru kehilangan akses. Artinya, kita tidak bisa begitu saja menganggap seluruh keputusan moderasi Meta selalu benar," kata Kunto.

Dari sana, ia mempertanyakan kemampuan sistem moderasi otomatis Meta dalam memahami konteks visual. Dokumentasi karhutla menampilkan api, asap, kerumunan warga, dan petugas di lapangan. Apakah sistem otomatis Meta bisa keliru mengklasifikasikan visual tersebut sebagai konten kekerasan atau kerusuhan?

"Apakah gambar api dan asap dalam peristiwa karhutla bisa keliru dibaca oleh mesin sebagai konten kerusuhan atau riot? Kita belum tahu. Justru Meta yang harus menjelaskan bagaimana sistemnya bekerja dan mengapa konten tersebut dibatasi," ujarnya.

Tiga Kemungkinan yang Harus Dijelaskan Meta

Menurut Kunto, ada tiga kemungkinan yang perlu dijelaskan Meta secara terbuka. Apakah pembatasan konten karhutla terjadi karena kesalahan algoritma otomatis, melalui peninjauan manual oleh manusia, atau karena ada dasar hukum spesifik yang diterapkan.

Jika memang ada permintaan pemerintah, Meta harus bisa menunjukkan dasar hukumnya. Jika penghapusan terjadi karena kesalahan algoritma, Meta harus mengakui dan memperbaikinya.

"Jangan sampai jawaban mesin yang belum tentu benar justru membentuk opini publik dan menimbulkan tuduhan serius," kata Kunto.

Ia juga menyoroti absennya label atau disclaimer pada Meta AI. Beberapa platform AI lain, seperti OpenAI dan Gemini, sudah mencantumkan peringatan bahwa jawaban AI dapat mengandung kesalahan. Menurut Kunto, Meta perlu melakukan hal serupa agar pengguna tidak menganggap jawaban AI sebagai fakta final.

Apa Artinya bagi Pengguna Sehari-hari

Bagi pembaca Miniweb yang menggunakan AI untuk mencari informasi atau membantu pekerjaan, kasus ini memberi satu pelajaran praktis: jawaban AI bukanlah konfirmasi.

Komdigi sendiri mengajak masyarakat menerapkan prinsip trust but verify: memanfaatkan AI secara kritis, memeriksa sumber, membandingkan informasi, dan tidak langsung menyebarkan jawaban AI yang belum terkonfirmasi.

Dalam konteks usaha kecil, prinsip ini berlaku saat menggunakan AI untuk riset pasar, menyusun konten, atau menjawab pertanyaan pelanggan. AI bisa mempercepat pekerjaan, tetapi keputusan akhir tetap membutuhkan verifikasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kronologi singkat

21 Oktober 2026: Meta AI di Threads menjawab warganet dengan menyebut pemblokiran konten dilakukan karena "permintaan hukum dari Komdigi".

21 Oktober 2026: Menkomdigi Meutya Hafid membantah adanya permintaan pembatasan konten karhutla.

22–23 Oktober 2026: Komdigi meminta klarifikasi kepada Meta. Meta AI meralat jawabannya. Komdigi menyebut fenomena ini sebagai halusinasi AI.

23 Oktober 2026: Akademisi Unpad Kunto Adi Wibowo mendesak Meta bertanggung jawab dan transparan.

Hingga 24 Oktober 2026: Meta belum memberikan pernyataan resmi mengenai dugaan pembatasan konten karhutla.

Yang Masih Menunggu Jawaban

Hingga berita ini ditulis, Meta belum memberikan klarifikasi resmi tentang penyebab penurunan jangkauan konten karhutla. Komdigi membantah meminta pembatasan, Meta AI meralat jawabannya, tetapi pertanyaan intinya belum terjawab: mengapa konten tersebut turun jangkauannya?

Kunto menilai transparansi platform masih "setengah". Aturan komunitas dan laporan per negara memang dibuka, tetapi bagaimana sebuah konten dinaikkan atau diturunkan jangkauannya tidak pernah dijelaskan secara rinci kepada pengguna.

Bagi pemilik usaha kecil yang bergantung pada media sosial untuk menjangkau pelanggan, ketidakjelasan ini bukan sekadar persoalan akademis. Ketika jangkauan turun, sulit membedakan antara pembatasan yang disengaja, efek samping algoritma, atau perubahan perilaku audiens. Tanpa penjelasan dari platform, keputusan untuk mengubah strategi konten hanya bisa didasarkan pada dugaan.