UMKM Menyumbang 60% PDB, Tapi Masih Kesulitan Modal: Di Mana Masalahnya?

Angka yang Tidak Seimbang

Usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia menyumbang sekitar 60% produk domestik bruto dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Kontribusinya besar. Namun akses terhadap modal yang sesuai dengan kebutuhan usaha masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.

Indonesia Impact Alliance (IIA) memperkirakan kesenjangan pembiayaan bagi UMKM yang membutuhkan modal antara US$100.000 hingga US$2 juta mencapai US$50,8 miliar per tahun. Angka ini bukan jumlah utang yang macet, melainkan selisih antara kebutuhan riil pelaku usaha dan dana yang tersedia dari investor.

Dalam pemetaan ekosistem IIA pada 2024, sebanyak 55% usaha yang disurvei membutuhkan pembiayaan dalam rentang tersebut. Namun, mayoritas dana investasi berdampak menetapkan nilai investasi minimum US$1 juta. Artinya, ada usaha yang butuh Rp1,5 miliar, tetapi investor hanya mau masuk kalau nilainya minimal Rp15 miliar.

Apa Itu Missing Middle

Istilah ini merujuk pada usaha yang berada di tengah-tengah. Mereka sudah terlalu besar untuk pembiayaan mikro, tetapi dianggap terlalu kecil untuk investasi besar.

Bayangkan sebuah usaha katering rumahan yang sudah memiliki dapur produksi sendiri, lima karyawan, dan pelanggan tetap. Omzetnya cukup untuk hidup, tetapi tidak cukup untuk membuka cabang kedua. Ia butuh modal mungkin Rp500 juta. Bank mungkin meminta agunan yang tidak dimiliki. Investor ventura mungkin melihat angkanya terlalu kecil untuk portofolio mereka.

Di sinilah missing middle berada. Mereka tidak masuk kategori ultra mikro yang bisa dilayani PNM Mekaar dengan pinjaman Rp1–20 juta. Tetapi juga belum cukup besar untuk menarik investor institusi yang biasa menulis cek minimal US$1 juta.

Mengapa Investor Menetapkan Batas Minimum

Batas minimum investasi bukan tanpa alasan. Mengelola investasi US$100.000 dan US$5 juta membutuhkan usaha yang tidak jauh berbeda dari sisi due diligence, pemantauan, dan pelaporan. Bagi investor, biaya administrasi untuk transaksi kecil bisa memakan sebagian besar potensi keuntungan.

Namun, konsekuensinya adalah banyak usaha yang layak secara bisnis tetapi tidak terjangkau oleh skema pendanaan yang ada. Mereka bukan tidak bankable, tetapi tidak cocok dengan struktur produk keuangan yang tersedia.

Jalan yang Sudah Ada

Pemerintah tidak tinggal diam. Ada beberapa skema yang bisa diakses pelaku usaha, meskipun masing-masing memiliki batasan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) menyediakan kuota sekitar Rp300 triliun per tahun dengan bunga 8%. Aturan terbaru memungkinkan pengajuan beberapa kali dengan bunga tetap 8%, berbeda dari skema sebelumnya yang membatasi frekuensi dan menaikkan bunga di pengajuan berikutnya.

PNM Mekaar menyasar perempuan pelaku usaha mikro, dengan pinjaman Rp1–20 juta tanpa agunan. Bunga diturunkan dari 20–25% menjadi 8%. Skema ini cocok untuk usaha ultra mikro, tetapi tidak menjangkau missing middle.

Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) didorong sebagai instrumen pembiayaan non-KUR. Kementerian UMKM bersama ATR/BPN memfasilitasi legalisasi tanah agar bisa dijadikan jaminan ke lembaga keuangan. Namun, tidak semua pelaku usaha memiliki tanah, dan tidak semua yang punya tanah ingin menjaminkannya.

Impact investment adalah istilah untuk dana yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial. Forum IIA dan Bappenas pekan lalu mempertemukan sekitar 200 investor untuk membahas cara memperluas skema ini. Tetapi hingga kini, dampaknya pada missing middle belum terasa signifikan.

Yang Bisa Dilakukan Pelaku Usaha

Kesenjangan ini bersifat struktural. Tidak ada solusi instan dari sisi pelaku usaha. Namun, ada beberapa langkah yang bisa memperbesar peluang.

Pertama, rapikan pencatatan keuangan. Investor dan bank menilai kelayakan dari data. Usaha yang tidak memiliki catatan arus kas yang jelas akan sulit meyakinkan siapa pun, terlepas dari seberapa ramai pelanggannya.

Kedua, manfaatkan program pendampingan. Akselerator dan program inkubasi sering membantu usaha mempersiapkan diri menghadapi investor. Namun, seperti disorot dalam forum IIA, lulus akselerator tidak otomatis membuat usaha siap investasi. Koordinasi antara pengelola program dan investor masih menjadi celah.

Ketiga, pertimbangkan skema yang sesuai skala. Jika usaha Anda masih di level mikro, PNM Mekaar atau KUR bisa menjadi titik awal. Jika sudah lebih besar, cari perantara lokal yang memahami karakteristik bisnis Indonesia dan bisa menghubungkan dengan investor yang tepat.

Bukan Sekadar Soal Uang

Kesenjangan pembiayaan UMKM sering dibahas sebagai persoalan angka. Padahal, di balik US$50,8 miliar itu ada usaha-usaha yang ingin tumbuh tetapi tertahan.

Ada katering yang ingin membuka cabang. Ada bengkel yang ingin membeli alat baru. Ada toko kain yang ingin menambah stok untuk musim ramai. Mereka bukan tidak layak. Mereka hanya tidak cocok dengan struktur pendanaan yang ada.

Forum-forum seperti Indonesia Impact Investment Summit menunjukkan bahwa masalah ini mulai diakui. Namun pengakuan belum menjadi solusi. Yang dibutuhkan adalah produk keuangan yang dirancang untuk skala missing middle, bukan sekadar ajakan bagi investor untuk menurunkan batas minimum.

Sampai itu terwujud, pelaku usaha di kategori ini akan terus berada di tengah: cukup besar untuk bermimpi, cukup kecil untuk diabaikan.